Not known Details About agus joko pramono
Not known Details About agus joko pramono
Blog Article
"Karena kalau dilihat dari debat paslon kemarin kan, sudah kelihatan jelas mana yang punya program yang jelas programnya terhadap anak-anak muda," tambahnya.
Keterangan gambar, Koalisi besar dicemaskan menihilkan mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Foto ini memperlihatkan ratusan pekerja media massa yang menentang rencana pemerintahan Jokowi mengesahkan RUU Penyiaran yang kontroversial.
"Saya rasa mereka ingin mengetahui pandangan saya ke depan apabila menjadi pimpinan KPK. Dan saya sudah sampaikan apa yang dalam pikiran saya," kata Agus.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Tina Toon menambahkan banyak kalangan gen z yang menyampaikan soal kesetaraan perempuan di bidang politik. Termasuk pentingnya perempuan di legislatif. Yang mana menurutnya ini memperlihatkan kalau muncul kesadaran itu.
As IDI’s Board prepares for its meeting on 25 March 2021, we requested Dr. Pranomo a few questions on governance and what this means to generally be a whole new member in the Board.
Berikut ini adalah daftar tokoh-tokoh yang berasal dari suku Jawa atau berdarah Jawa, baik yang lahir di Jawa maupun di wilayah lain. Daftar ini tidak bersifat tetap, tapi akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai perkembangan.
“Hilangnya oposisi menjadi pertanda bahwa rezim Prabowo akan berjalan tanpa ada mekanisme Test and balances. Itu berbahaya,” click here ujarnya.
Bukan hanya soal kabinet dan anggaran negara yang membengkak, Herdiansyah menyebut ketiadaan partai oposisi akan membuat pemerintahan Prabowo bergulir tanpa pengawasan.
Keterangan gambar, Jokowi disebut memanfaatkan koalisi politik bukan sekedar dalam proses legislasi di DPR, tapi juga melindunginya dari serangan di luar parlemen.
Majelis Rendah Inggris, dalam penelusuran yang melibatkan akademisi, menyebut terdapat konsensus yang menguat bahwa jumlah menteri yang semakin banyak berdampak negatif pada efektivitas pemerintahan.
“Ini punya resiko terhadap diskriminasi pelayanan publik karena konsep warga negara diganti menjadi konstituen,” tuturnya.
Biografi ini memerlukan lebih banyak catatan kaki untuk pemastian. Bantulah untuk menambahkan referensi atau sumber tepercaya. Materi kontroversial atau trivial yang sumbernya tidak memadai atau tidak bisa dipercaya harus segera dihapus, khususnya jika berpotensi memfitnah.